OpenAI Mau Beri Saham ke Pemerintah AS, Publik Dapat Apa? Rencana OpenAI memberikan sebagian saham kepada Pemerintah Amerika Serikat membuat dunia teknologi kembali ramai. Perusahaan pembuat ChatGPT itu disebut telah membahas kemungkinan memberi 5 persen saham kepada pemerintah AS. Usulan tersebut belum menjadi kesepakatan resmi, tetapi langsung memancing pertanyaan besar, buat apa perusahaan AI sebesar OpenAI menyerahkan sebagian kepemilikan kepada negara, dan apa manfaatnya bagi publik?
Usulan 5 Persen Saham Masih Tahap Awal
Kabar ini pertama kali menguat setelah Financial Times, yang kemudian dikutip Reuters, melaporkan bahwa OpenAI telah membahas pemberian 5 persen saham kepada Pemerintah Amerika Serikat. Reuters menyebut pembicaraan itu terjadi ketika perusahaan AI menghadapi sorotan Washington terkait potensi penyalahgunaan model canggih dan pertanyaan apakah rakyat AS akan ikut menikmati kenaikan nilai ekonomi industri AI.
Usulan tersebut belum menjadi keputusan final. Dalam laporan yang sama, OpenAI juga disebut mengusulkan agar perusahaan AI besar lain di AS memberi porsi saham serupa kepada Washington, meski belum jelas apakah perusahaan lain akan menyetujuinya. Artinya, rencana ini masih berada di wilayah gagasan kebijakan dan negosiasi, bukan transaksi yang sudah selesai.
The Guardian melaporkan bahwa pembicaraan awal itu dikaitkan dengan gagasan CEO OpenAI Sam Altman agar publik ikut menikmati keuntungan finansial dari pertumbuhan AI. Model yang dibayangkan mirip dana publik seperti Alaska Permanent Fund, yaitu dana yang menyalurkan manfaat ekonomi sumber daya kepada warga.
Mengapa Pemerintah AS Bisa Dilibatkan
Ada beberapa alasan mengapa rencana ini muncul. Pertama, OpenAI bergerak di sektor yang dianggap semakin strategis bagi keamanan nasional, pasar tenaga kerja, pendidikan, kesehatan, pertahanan, dan produktivitas ekonomi. Semakin kuat AI, semakin besar pula tuntutan agar negara punya peran dalam mengatur dan mengawasi arahnya.
Kedua, valuasi perusahaan AI melonjak sangat cepat. Tom’s Hardware mengutip laporan bahwa 5 persen saham OpenAI dapat bernilai sekitar 42,6 miliar dollar AS bila mengacu pada valuasi terbaru 852 miliar dollar AS. Jika OpenAI mencapai valuasi 1 triliun dollar AS saat penawaran saham perdana, porsi 5 persen dapat bernilai sekitar 50 miliar dollar AS.
Ketiga, langkah ini dapat menjadi jalan bagi OpenAI untuk meredakan tekanan politik. Axios menulis bahwa sebagian investor melihat usulan saham pemerintah sebagai langkah komunikasi publik di tengah kekhawatiran soal gangguan AI terhadap pekerjaan dan persaingan antarlab.
“Usulan saham untuk pemerintah bukan hanya urusan keuangan. Ini adalah cara OpenAI mencari bentuk baru hubungan antara perusahaan AI raksasa, negara, dan publik.”
Publik Ingin Ikut Menikmati Ledakan AI
Pertanyaan terbesar dari rencana ini adalah bagaimana rakyat biasa akan mendapat manfaat. Jika pemerintah AS benar menerima saham OpenAI, saham itu tidak otomatis masuk ke rekening setiap warga. Pemerintah perlu menentukan kendaraan pengelolaan, aturan pembagian hasil, serta siapa yang berhak menerima manfaat.
Gagasan yang disebut dalam laporan adalah dana publik ala Alaska Permanent Fund. Dana tersebut dikenal sebagai model yang mengelola hasil kekayaan sumber daya, lalu membagikan dividen kepada warga negara bagian Alaska. Dalam versi AI, saham OpenAI atau perusahaan AI lain dapat ditempatkan dalam dana publik, lalu nilainya dipakai untuk program sosial, pendidikan, riset, atau dividen warga.
Di sinilah usulan Altman menjadi menarik. AI sering disebut akan menciptakan nilai ekonomi besar, tetapi manfaatnya dikhawatirkan hanya mengalir ke investor, pendiri, karyawan, dan perusahaan teknologi. Dengan skema saham publik, sebagian nilai ekonomi itu ingin ditarik kembali ke masyarakat luas.
Bukan Saham Biasa, Perlu Persetujuan Politik
Meski terdengar sederhana, pemberian saham kepada pemerintah bukan perkara mudah. The Guardian melaporkan bahwa rencana tersebut kemungkinan membutuhkan persetujuan Kongres. Hal ini wajar karena pemerintah AS tidak bisa begitu saja menerima, mengelola, atau membagikan kepemilikan saham perusahaan raksasa tanpa dasar hukum yang jelas.
Persetujuan politik dibutuhkan karena rencana ini dapat menimbulkan banyak pertanyaan. Apakah pemerintah akan menjadi pemegang saham pasif. Apakah pemerintah mendapat hak suara. Apakah ada kursi di dewan. Apakah saham tersebut bisa dijual. Apakah hasilnya masuk kas negara, dana khusus, atau program publik.
Pertanyaan lain juga menyangkut netralitas pemerintah. Jika negara memiliki saham di OpenAI, apakah regulator masih bisa mengawasi OpenAI secara tegas. Apakah perusahaan AI lain akan merasa dirugikan. Apakah kepemilikan negara akan memperkuat atau justru mengganggu persaingan.
OpenAI Sudah Berubah Struktur
Rencana saham pemerintah muncul setelah OpenAI menyelesaikan perubahan struktur besar. Dalam laman resminya, OpenAI menjelaskan bahwa entitas for profit di bawah nonprofit beralih menjadi Public Benefit Corporation atau PBC. OpenAI juga menyatakan nonprofit tetap mengawasi dan mengendalikan perusahaan tersebut, sementara PBC memiliki tujuan yang sama dengan misi OpenAI.
Pada Oktober 2025, OpenAI menyebut OpenAI Foundation memegang 26 persen saham di OpenAI Group, dengan nilai sekitar 130 miliar dollar AS berdasarkan valuasi saat itu. Microsoft memegang sekitar 27 persen, sedangkan 47 persen sisanya dimiliki karyawan, mantan karyawan, dan investor lain.
Struktur ini penting karena rencana pemberian 5 persen saham kepada pemerintah akan masuk ke kepemilikan perusahaan yang sudah kompleks. OpenAI tidak lagi hanya organisasi riset kecil. Ia telah menjadi perusahaan besar dengan investor raksasa, misi publik, struktur nonprofit, dan kebutuhan modal yang sangat besar untuk membangun infrastruktur AI.
OpenAI Butuh Modal Sangat Besar
Pengembangan AI canggih membutuhkan biaya luar biasa. Perusahaan seperti OpenAI memerlukan pusat data, chip komputasi, listrik, jaringan cloud, peneliti, insinyur, keamanan sistem, dan kemitraan komersial dalam skala besar. Itulah alasan struktur perusahaan menjadi penting. OpenAI membutuhkan ruang untuk menghimpun modal dalam jumlah besar tanpa melepas sepenuhnya klaim misi publik.
OpenAI dalam penjelasan resminya menyebut perubahan struktur dilakukan agar perusahaan memiliki bentuk yang lebih sederhana dengan saham tradisional, sekaligus tetap berada di bawah kontrol nonprofit. Perusahaan juga menekankan bahwa misi memastikan AGI bermanfaat bagi seluruh umat manusia tetap dipertahankan.
Dalam sudut pandang ini, pemberian saham kepada pemerintah dapat dibaca sebagai upaya menjaga dukungan politik ketika perusahaan terus membesar. OpenAI ingin menunjukkan bahwa kenaikan nilai perusahaan tidak hanya menguntungkan pemodal swasta, tetapi juga dapat memberi bagian untuk publik.
Washington Semakin Dekat dengan Industri AI
Pemerintah AS dalam beberapa tahun terakhir semakin aktif masuk ke sektor teknologi strategis. Tom’s Hardware mencatat pemerintahan Trump telah memakai beberapa pola kebijakan industri, termasuk kepemilikan minoritas pemerintah di Intel dan kesepakatan berbagi pendapatan dengan perusahaan chip seperti AMD dan Nvidia.
Jika pola tersebut diterapkan ke AI, pemerintah tidak hanya menjadi pembuat aturan, tetapi juga pemegang kepentingan finansial. Langkah ini dapat memberi negara bagian dari nilai ekonomi yang tumbuh, tetapi juga membuat hubungan antara regulator dan perusahaan menjadi lebih rumit.
Di sektor AI, kedekatan pemerintah dan perusahaan teknologi tidak bisa dihindari sepenuhnya. Pemerintah membutuhkan AI untuk keamanan, administrasi, riset, dan pertahanan. Perusahaan membutuhkan kejelasan aturan, akses pasar, dukungan infrastruktur, dan kepastian ekspor. Namun, kepemilikan saham membuat hubungan itu masuk wilayah yang lebih sensitif.
Risiko Konflik Kepentingan
Salah satu kritik utama terhadap rencana ini adalah risiko konflik kepentingan. Bila pemerintah menjadi pemegang saham OpenAI, publik dapat bertanya apakah keputusan regulasi akan dibuat demi keselamatan dan persaingan sehat, atau demi menjaga nilai saham pemerintah.
Axios mencatat sebagian kritik menilai rencana ini dapat mengganggu persaingan antarlab AI. Jika pemerintah mendapat saham dari OpenAI dan mungkin perusahaan AI lain, negara perlu memastikan aturan main tidak memberi keistimewaan berlebihan kepada pemain besar yang sudah kuat.
Kekhawatiran lainnya adalah akses pengaruh. Perusahaan yang memberi saham kepada negara bisa dipandang memiliki hubungan khusus dengan pejabat. Jika tidak diatur transparan, publik dapat mencurigai setiap izin, kontrak pemerintah, atau keputusan pengawasan sebagai hasil kedekatan politik.
Mengapa Bukan Pajak Saja?
Banyak orang mungkin bertanya, mengapa pemerintah tidak menarik pajak lebih besar dari perusahaan AI, alih alih menerima saham. Jawabannya terletak pada perbedaan antara pendapatan pajak dan kepemilikan aset.
Pajak memberi penerimaan langsung jika perusahaan mencetak laba atau melakukan transaksi kena pajak. Saham memberi peluang kenaikan nilai jika perusahaan tumbuh. Jika OpenAI benar mencapai valuasi jauh lebih tinggi, saham 5 persen dapat menjadi aset publik bernilai puluhan miliar dollar AS.
Namun, saham juga membawa risiko. Nilainya dapat turun. Perusahaan dapat gagal memenuhi ekspektasi pasar. Kebijakan dapat diperdebatkan bila pemerintah terlalu bergantung pada valuasi perusahaan teknologi tertentu. Karena itu, pilihan antara pajak dan saham bukan hanya perkara angka, melainkan pilihan tata kelola.
Bernie Sanders dan Gagasan Dana Publik Lebih Besar
Perdebatan ini juga berkaitan dengan dorongan politik di AS agar kekayaan AI tidak hanya terkumpul di Silicon Valley. The Guardian melaporkan Senator Bernie Sanders termasuk tokoh yang mendorong gagasan dana kekayaan publik yang dibiayai oleh perusahaan AI, meski rancangannya lebih agresif daripada usulan 5 persen saham OpenAI.
Rencana seperti itu muncul karena kekhawatiran bahwa AI dapat meningkatkan produktivitas, tetapi juga mengurangi jenis pekerjaan tertentu. Jika perusahaan AI meraup nilai besar sementara pekerja terdampak kehilangan pendapatan, tekanan sosial dapat membesar. Dana publik dianggap sebagai salah satu cara membagi hasil kemajuan teknologi kepada warga.
Usulan OpenAI dapat dilihat sebagai versi lebih ringan dari gagasan pembagian kekayaan AI. Alih alih pajak besar atau kontrol pemerintah yang kuat, perusahaan menawarkan sebagian kepemilikan minoritas yang dapat dikelola untuk kepentingan publik.
Apa Manfaat Langsung untuk OpenAI
Bagi OpenAI, manfaatnya bisa berada di beberapa sisi. Pertama, perusahaan dapat memperoleh dukungan politik lebih kuat. Jika pemerintah memiliki bagian dari nilai OpenAI, pejabat mungkin lebih terdorong melihat perusahaan itu sebagai aset strategis nasional.
Kedua, rencana ini dapat memperbaiki citra publik. OpenAI sering menghadapi kritik soal privasi, keselamatan model, hak cipta, tenaga kerja, dan potensi penggantian pekerjaan. Dengan menawarkan saham kepada negara, perusahaan dapat mengatakan bahwa manfaat AI tidak hanya untuk pemilik modal swasta.
Ketiga, langkah ini dapat membantu membuka jalan menuju penawaran saham perdana. The Guardian melaporkan OpenAI dan Anthropic sama sama disebut menyiapkan jalan menuju pencatatan publik yang dapat memberi valuasi sangat besar.
Apakah Ini Bisa Ditiru Perusahaan AI Lain?
Reuters melaporkan OpenAI mengusulkan agar perusahaan AI AS lain juga memberi saham serupa kepada pemerintah. Namun, belum jelas apakah perusahaan seperti Anthropic, Google, Meta, atau pemain lain akan tertarik pada model tersebut.
Perusahaan besar kemungkinan akan berhitung keras. Memberi saham 5 persen bukan angka kecil. Bagi perusahaan bernilai ratusan miliar dollar AS, 5 persen dapat berarti puluhan miliar dollar AS. Investor juga dapat mempertanyakan apakah pemberian saham seperti itu mengurangi nilai kepemilikan mereka.
Di sisi lain, jika pemerintah menjadikan skema ini sebagai standar industri, perusahaan mungkin lebih sulit menolak. Terutama jika akses ke kontrak pemerintah, izin ekspor, perlindungan keamanan nasional, atau dukungan infrastruktur ikut terkait dengan komitmen publik.
Pelajaran untuk Negara Lain
Rencana ini menarik bagi negara lain, termasuk Indonesia, karena AI juga akan memengaruhi ekonomi nasional. Pertanyaannya, jika perusahaan AI global meraih nilai besar dari data, pengguna, dan pasar banyak negara, apakah manfaatnya hanya kembali ke negara asal perusahaan.
Negara berkembang mungkin tidak bisa langsung meminta saham dari perusahaan AI global. Namun, mereka dapat memperkuat aturan pajak digital, perlindungan data, transparansi layanan AI, dan investasi talenta lokal. Mereka juga dapat membangun dana publik atau skema riset nasional agar manfaat teknologi tidak hanya menjadi konsumsi, tetapi juga kapasitas produksi.
Bagi Indonesia, isu seperti ini penting karena layanan AI semakin banyak dipakai di pendidikan, media, bisnis, pemerintahan, dan pekerjaan kreatif. Jika regulasi tertinggal, negara hanya menjadi pasar. Jika kebijakan disusun lebih tajam, AI dapat membantu produktivitas tanpa mengabaikan perlindungan pekerja dan data warga.
“Pertanyaan terbesar bukan apakah pemerintah harus punya saham OpenAI, melainkan bagaimana publik mendapat bagian yang adil dari kekayaan teknologi yang ikut mereka gunakan setiap hari.”
Jalan Panjang Menuju Keputusan
Saat ini, usulan OpenAI masih jauh dari kepastian. Pembicaraan disebut tahap awal, memerlukan proses politik, dan dapat berubah tergantung reaksi pemerintah, Kongres, investor, serta perusahaan AI lain. Tidak ada jaminan bahwa saham 5 persen benar benar akan diberikan kepada pemerintah AS.
Namun, perdebatan yang muncul sudah menunjukkan perubahan besar dalam industri teknologi. Perusahaan AI tidak lagi bisa berdiri hanya sebagai startup cepat tumbuh. Mereka mulai diperlakukan seperti infrastruktur strategis, mirip energi, chip, telekomunikasi, dan keuangan. Ketika pengaruhnya sebesar itu, publik menuntut bagian yang lebih jelas.
OpenAI ingin membingkai rencana ini sebagai cara membagi manfaat AI kepada masyarakat. Para pengkritik melihatnya sebagai langkah untuk meredam tekanan politik dan mendekatkan perusahaan dengan Washington. Di antara dua pandangan itu, satu hal tampak jelas, nilai AI yang melonjak membuat pemerintah tidak lagi puas hanya menjadi penonton.
